TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah menyusun ulang jajaran direksi dan komisaris PT PLN (Persero). Dia memilih menugaskan Zulkifli Zaini sebagai Direktur Utama di perusahaan setrum negara.
Erick menuturkan pemilihan Zulkifli dilakukan dengan mempertimbangkan rekam jejaknya. "So far, orangnya lurus, bersih, dan bankers," katanya kepada Tempo, kemarin. Zulkifli telah melang melintang di dunia perbankan hingga pernah menjabat sebagai Direktur Utama Bank Mandiri. Di sisi lain, dia juga tak asing dengan tugas PLN lantaran pernah menjadi komisaris di perusahaan tersebut.
Staf Ahli Menteri BUMN Arya Sinulingga menyatakan penunjukkan Zulkifli juga mempertimbangkan kebutuhan mendesak perusahaan. Menurut dia, PLN perlu memperkuat distribusi yang mengharuskan aliran dana perusahaan lancar. "Pak Zulkifli ini ahli di manajemen keuangan," ujar dia.
Nama Zulkifli sebelumnya tidak terdengar dalam bursa pimpinan PLN. Menurut dua sumber Tempo di Kementerian BUMN, kandidat Direktur Utama PLN yang diusulkan Erick adalah mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Selain itu, muncul nama Darmawan Prasodjo dan Sinthya Roesly. Namun keduanya gugur dari bursa Direktur Utama. Darmawan kini ditunjuk menjadi Wakil Direktur Utama PLN sementara Sinthya menjadi Direktur Keuangan PLN.
Nama Rudiantara melenggang hingga ke meja Presiden Joko Widodo. Selain Rudiantara, Erick juga mengusulkan Pelaksana tugas Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani dan Direktur Bisnis Regional Maluku dan Papua PLN Ahmad Rofik sebagai pengganti Sofyan Basyir yang mengundurkan diri karena tersandung kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 pada Mei lalu.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan nama Rudiantara unggul dari dua kandidat lainnya. Dia memastikan restu dari presiden sudah dikantongi. "Mudah-mudahan segera dilantik," ujarnya pada Senin, 25 November lalu.
Namun sejak Senin, 16 Desember, muncul gelagat nama Rudiantara terpental. Saat dihubungi Tempo, dia mengatakan sedang berada di Beijing dan akan menuju ke Amerika Serikat. “Saya tidak bisa berkomentar karena tidak berproses dengan Kementerian BUMN,” katanya.
